1. Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia — termasuk di Provinsi Lampung. Ketika anggaran publik dirancang untuk kesejahteraan dan pembangunan, praktik korupsi merusak kepercayaan publik, memperlambat pembangunan, dan meningkatkan ketidaksetaraan. Pada Lampung, berbagai kasus telah muncul yang menunjukkan skala dan ragamnya. Artikel ini menyajikan gambaran kondisi terkini, faktor penyebab, dampak, dan langkah-ke depan terkait korupsi di Lampung.
2. Gambaran Kasus Korupsi di Lampung
Beberapa data dan contoh konkret yang menunjukkan kondisi di lapangan:
Data menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menempati peringkat ke-10 di antara provinsi dengan jumlah pengungkapan kasus korupsi terbanyak untuk periode 2020-2024, yaitu sebanyak 151 kasus dengan kerugian negara sekitar Rp 207,59 miliar.
Pada tahun 2024/2025 banyak kasus signifikan seperti:
Kasus proyek nasional Bendungan Marga Tiga di Lampung Timur, yang dikerjakan pada tahun anggaran tertentu, di mana keempat tersangka telah ditetapkan dan potensi kerugian negara mencapai hingga Rp 43 miliar.
Kasus mafia tanah di Lampung Selatan: dua tersangka atas penerbitan sertifikat yang tidak sah, kerugian negara hingga Rp 54,4 miliar.
Kasus pengelolaan keuangan di BUMD di Lampung yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.
Kasus insentif honorarium anggota Satpol PP di Lampung Selatan senilai Rp 2,8 miliar.
Dari segi sikap publik, sebuah artikel menyebut bahwa masyarakat Lampung cenderung “permisif” terhadap korupsi, salah satunya karena banyak kasus yang melibatkan pejabat daerah dan birokrasi yang dianggap lemah dalam pengendalian antikorupsi.
IDN Times Lampung
3. Penyebab Utama
Beberapa faktor yang memfasilitasi korupsi di Lampung antara lain:
Birokrasi yang rentan: Tata kelola pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya transparan atau akuntabel membuka peluang penyalahgunaan anggaran.
Pengawasan yang lemah: Meski ada institusi pengawas, namun tingkat penindakan atau pencegahan seringkali dianggap belum optimal.
Keterlibatan pejabat daerah hingga BUMD: Kasus-kasus menunjukan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh oknum kecil, tetapi juga oleh pejabat yang punya posisi cukup strategis (misalnya pengadaan, proyek besar, pengelolaan aset).
Budaya permisif terhadap korupsi: Ketika masyarakat merasa korupsi sebagai “hal biasa”, atau ketika penegakan hukum belum memberikan efek jera kuat, maka praktik semacam ini sulit ditekan.
4. Dampak Korupsi di Lampung
Dampak dari korupsi di Lampung sangat luas dan menyentuh banyak aspek:
Pembangunan tersendat: Dana yang seharusnya masuk ke infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat menjadi berkurang atau hasilnya buruk.
Ketidakpercayaan publik: Ketika masyarakat melihat pejabat atau petugas publik melakukan korupsi, kepercayaan terhadap pemerintah menurun — yang kemudian bisa menghambat kerjasama dan partisipasi masyarakat.
Kesenjangan sosial makin lebar: Korupsi seringkali menambah beban bagi kelompok yang rentan, karena sumber daya yang terbatas tidak tersalurkan dengan baik.
Efek psikologis dan budaya: Sikap permisif terhadap korupsi, atau anggapan “korupsi bagian dari cara kerja”, bisa mengekalkan pola negatif dalam jangka panjang.
5. Inisiatif & Upaya Penanganan
Di Lampung terdapat beberapa upaya yang sudah atau sedang berjalan:
Kejaksaan Tinggi Lampung (Kejati Lampung) aktif menangani berbagai kasus korupsi, melakukan penyitaan aset, penetapan tersangka. Contoh: penyitaan aset Rp 6,35 miliar dalam satu kasus, pemblokiran sertifikat terkait kasus tol.
Ada sistem pelaporan dan whistleblower yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Lampung, seperti link pelaporan WBS (Whistle-Blowing System) untuk pengaduan indikasi korupsi.
Pemanfaatan aset hasil korupsi: Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset senilai Rp 42,9 miliar ke Pemerintah Kota Bandar Lampung yang merupakan hasil rampasan dari koruptor.
6. Tantangan dan Rekomendasi
Tantangan:
Penegakan hukum yang masih terasa lambat atau belum memunculkan efek jera yang kuat.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik dan pengaduan bila hanya mengandalkan saluran resmi.
Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berubah dari pola “biasa saja” terhadap korupsi.
Ketergantungan daerah pada proyek besar dan alokasi pusat yang makin besar, yang meningkatkan risiko korupsi jika pengawasan tidak kuat.
Rekomendasi:
Perkuat transparansi: Publikasi anggaran, data proyek, pelaksanaan serta hasilnya harus terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Bangun budaya antikorupsi: Pendidikan kepada pejabat, pegawai negeri, dan masyarakat agar sikap permisif terhadap korupsi bisa ditekan.
Aktifkan peran masyarakat dan media lokal: Lembaga masyarakat, jurnalistik investigatif, komunitas lokal punya peran penting dalam monitoring.
Optimalkan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor: Sistem WBS atau platform pengaduan harus benar-benar aman, responsif, dan efektif.
Penegakan hukum tegas dan konsisten: Selain penetapan kasus besar, juga kasus kecil harus ditindak, agar efek jera terasa di semua level.
7. Kesimpulan
Korupsi di Provinsi Lampung bukan sekadar angka atau berita — ia berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan kepercayaan publik. Meski sudah ada upaya penanganan, tantangan masih besar, terutama soal budaya, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Jika semua elemen — pemerintah, masyarakat, media, penegak hukum — bersinergi, maka Lampung punya potensi besar untuk menjadi wilayah dengan tata kelola publik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Komentar
Posting Komentar